Hukum Persaingan Bisnis rev.II

Kegiatan yang Dilarang .

1. Monopoli

Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Indikasi:

– Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya ; atau

– Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaiangan usaha barang dan atau jasa yang sama  atau

–  Satu pelaku usaha satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau satu jasa tertentu.

2. Monopsoni

Menguasasi penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (indikasi, menguasai lebih dari 50% pangsa pasar).

3. Penguasaan Pasar

a. Melakukan satu atau beberapa  kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

  • Menolak dan atau menghalangi pelaku  usaha tertentu untuk melankasanakan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ; atau
  • Menghalangi konsumen atau  pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu ; atau
  • Membatasi peredaran dan atau  penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan ; atau
  • Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

b. Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan  usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya  praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

c. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya  lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa  yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

4. Persekongkolan

a. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat  mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

b. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

c. Bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan  menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

C@B.C. Rikrik Rizkiyana, SH.,

Undang-undang ini pun mengatur mengenai posisi dominan termasuk penyalahgunaannya dan tindakan lain yang mengarah kepada didapatnya posisi dominan tersebut.

1. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Menggunakan posisi dominan (50% pangsa pasar bagi satu pelaku/ kelompok usaha dan 75% bagi lebih dari satu pelaku/kelompok usaha) baik  secara langsung maupun tidak langsung untuk:

  • Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun dari segi kualiatas ; atau
  • Membatasi pasar dan pengembangan teknologi ; atau
  • Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

2. Jabatan Rangkap

Seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

  • Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
  • Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
  • Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Pemilikan Saham (Konglomerasi)

Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

  • Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelauk usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
  • Dua atau tiga pelaku usaha atau  kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

4. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

a. Melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

b. Melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

c. Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil-alihan saham yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

Sanksi.

Sanksi di dalam undang-undang ini dapat berupa:

1. Tindakan administratif.

2. Pidana

Pengecualian

Berdasarkan alasan-alasan baik yang berdasarkan hukum maupun dalam kerangka pembinaan usaha, dalam  undang-undang diatur mengenai pengecualianpengecualian terhadap keberlakuan undang- undang ini. Pengecualian pengecualian tersebut adalah:

1. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba ; atau

3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau

4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan ; atau

5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau

6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia; atau

7. Pelaku usaha yang tergolong dalam  usaha kecil; atau

8. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya; atau

9. Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang mengauasi hajat hidup orang banyak serta cabangcabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undangundang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.


Advertisements

LeoGa Newspaper mirror site from www.koran.tk

%d bloggers like this: